Dinsos Bandung Ungkap 70 Ribu Warga BPJS PBI Dinonaktifkan
radarbandung.web.id Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bandung mengungkapkan bahwa puluhan ribu warga mengalami penonaktifan BPJS Kesehatan kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI). Jumlahnya mencapai 70.202 jiwa. Kondisi ini langsung menarik perhatian publik. Pasalnya, program PBI selama ini menjadi akses utama layanan kesehatan gratis bagi warga kurang mampu.
Penonaktifan ini menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Banyak warga takut tidak bisa lagi berobat menggunakan BPJS. Terutama mereka yang selama ini bergantung pada bantuan pemerintah. Karena itu, persoalan ini menjadi sorotan serius di Kota Bandung.
Puluhan Ribu Warga Bandung Terdampak
Kepala Dinsos Kota Bandung, Yorisa Sativa, menyampaikan bahwa lebih dari 70 ribu warga terdampak. Angka tersebut cukup besar. Dampaknya bisa meluas jika tidak segera ditangani.
Menurut Dinsos, penonaktifan ini berkaitan dengan pembaruan data kepesertaan. Sistem jaminan kesehatan memang rutin melakukan sinkronisasi. Namun, Dinsos mengaku belum mengetahui detail lengkapnya. Termasuk data peserta dengan layanan khusus seperti pasien cuci darah.
Situasi ini membuat banyak warga bertanya-tanya. Mereka ingin tahu penyebab penonaktifan. Mereka juga menunggu solusi dari pemerintah daerah.
Apa Itu BPJS PBI?
BPJS PBI adalah program bantuan iuran dari pemerintah. Program ini ditujukan bagi warga kurang mampu. Peserta PBI tidak perlu membayar iuran bulanan. Semua biaya ditanggung negara.
Program ini sangat penting bagi masyarakat rentan. Dengan BPJS PBI, warga bisa mendapat layanan kesehatan dasar. Mereka juga bisa menjalani rawat inap jika diperlukan. Bahkan pengobatan penyakit kronis juga termasuk.
Karena itu, status nonaktif bisa menjadi masalah besar. Warga berisiko kehilangan akses layanan kesehatan. Ini terutama berbahaya bagi pasien yang membutuhkan perawatan rutin.
Dinsos Belum Pegang Data Layanan Khusus
Dinsos Kota Bandung menyebut belum ada rincian lengkap. Mereka belum mengetahui jumlah peserta PBI dengan kebutuhan layanan tertentu. Misalnya pasien yang harus menjalani cuci darah secara rutin.
Hal ini menjadi perhatian serius. Pasien dengan penyakit berat tidak boleh terputus dari layanan medis. Jika BPJS mereka nonaktif, pengobatan bisa terganggu.
Pemerintah daerah perlu bergerak cepat. Pendataan ulang menjadi langkah penting. Tujuannya agar warga rentan tetap terlindungi.
Penyebab Penonaktifan Masih Didalami
Penonaktifan BPJS PBI bisa terjadi karena beberapa alasan. Salah satunya adalah perubahan data ekonomi warga. Jika dianggap sudah tidak memenuhi syarat, status bisa dinonaktifkan.
Selain itu, sinkronisasi data kependudukan juga sering menjadi faktor. Kesalahan administrasi juga bisa terjadi. Misalnya data KTP atau KK yang belum diperbarui.
Dalam banyak kasus, warga tidak sadar statusnya berubah. Mereka baru tahu saat berobat ke fasilitas kesehatan. Hal ini tentu membuat warga panik.
Karena itu, sosialisasi menjadi sangat penting. Pemerintah perlu memberi informasi lebih jelas.
Langkah Pemerintah Kota Bandung
Pemerintah Kota Bandung melalui Dinsos menegaskan akan melakukan koordinasi. Mereka akan bekerja sama dengan instansi terkait. Tujuannya adalah menindaklanjuti kasus ini.
Pendataan ulang warga terdampak menjadi prioritas utama. Warga yang masih memenuhi syarat akan diupayakan kembali aktif. Pemerintah juga diharapkan membuka layanan pengaduan.
Posko informasi bisa menjadi solusi cepat. Warga dapat mengecek status BPJS mereka. Mereka juga bisa mendapat arahan soal reaktivasi.
Respons cepat sangat dibutuhkan. Jangan sampai warga kehilangan hak kesehatan.
Imbauan untuk Warga Kota Bandung
Dinsos mengimbau warga untuk segera mengecek status BPJS mereka. Pemeriksaan bisa dilakukan melalui aplikasi Mobile JKN. Warga juga bisa bertanya di fasilitas kesehatan terdekat.
Jika status nonaktif, warga diminta segera melapor. Dokumen seperti KTP dan KK perlu disiapkan. Jika diperlukan, surat keterangan tidak mampu juga bisa dilampirkan.
Langkah ini penting agar layanan kesehatan tidak terhambat. Warga harus memastikan kepesertaan tetap aktif.
Penonaktifan BPJS PBI Jadi Sorotan Publik
Kasus penonaktifan lebih dari 70 ribu peserta BPJS PBI di Bandung menjadi perhatian luas. Ini menyangkut hak dasar masyarakat terhadap layanan kesehatan.
Pemerintah daerah dituntut segera memberi solusi. Sistem pendataan juga perlu diperkuat. Sinkronisasi harus dilakukan dengan transparan.
Program jaminan kesehatan adalah fondasi kesejahteraan publik. Karena itu, keberlanjutannya harus dijaga. Warga yang benar-benar membutuhkan harus tetap terlindungi.t terhadap warga terdampak.
Cek Juga Artikel Dari Platform podiumnews.online
