DPRD Soroti Kemacetan Parah di Kawasan Cibiru, Bandung

radarbandung – Kawasan Cibiru di Bandung Timur kembali menjadi sorotan publik, kali ini karena kemacetan parah yang terjadi hampir setiap hari. Kemacetan di kawasan ini bukan hal baru, namun belakangan ini kondisinya dinilai semakin memburuk. Menyikapi situasi ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung mulai angkat suara dan mendesak pemerintah kota untuk segera mengambil langkah konkret.

Titik Kemacetan Utama

Beberapa titik rawan macet di kawasan Cibiru antara lain di Jalan Soekarno-Hatta, Jalan AH Nasution, dan sekitar simpang Cibiru yang menjadi jalur penghubung antara pusat kota Bandung dengan kawasan timur seperti Ujungberung, Cileunyi, hingga Kabupaten Sumedang. Kemacetan ini diperparah oleh banyaknya kendaraan pribadi, aktivitas pasar tumpah, serta minimnya rekayasa lalu lintas yang efektif.

Menurut pantauan di lapangan, kemacetan di kawasan Cibiru bisa terjadi sejak pagi hari hingga malam. Pada jam sibuk, kendaraan nyaris tidak bergerak selama belasan menit. Kondisi ini jelas mengganggu mobilitas warga, pelajar, hingga pekerja yang melintasi jalur tersebut setiap hari.

Respons DPRD Kota Bandung

Anggota DPRD Kota Bandung dari Komisi C, yang membidangi infrastruktur dan transportasi, menyoroti langsung kondisi ini. Dalam rapat kerja terbaru dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung, para legislator mendesak agar ada tindakan nyata, bukan sekadar kajian dan wacana.

“Kemacetan di Cibiru sudah sangat kronis. Ini bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga efisiensi waktu dan dampaknya terhadap ekonomi masyarakat. Pemerintah harus segera bertindak,” ujar salah satu anggota dewan.

Beberapa usulan yang muncul antara lain penataan ulang jalur lalu lintas, pembatasan kendaraan besar di jam-jam sibuk, serta percepatan pembangunan infrastruktur pendukung seperti flyover atau underpass.

Evaluasi Proyek dan Penataan Kawasan

DPRD juga menyoroti lambannya realisasi proyek strategis yang bisa menjadi solusi jangka panjang. Salah satu yang sempat diwacanakan adalah pembangunan flyover di kawasan Cibiru, namun hingga kini proyek tersebut belum menunjukkan perkembangan berarti.

Selain itu, para anggota dewan menilai bahwa perlu ada penataan ulang kawasan sekitar pasar dan terminal. Aktivitas pedagang kaki lima (PKL) yang mengambil sebagian badan jalan dianggap sebagai salah satu penyebab kemacetan. Karena itu, DPRD mendorong adanya kolaborasi lintas dinas seperti Satpol PP, Dishub, dan Dinas Koperasi dan UMKM untuk melakukan penertiban yang manusiawi dan berkelanjutan.

Solusi Jangka Pendek dan Panjang

Dalam jangka pendek, DPRD menyarankan agar Dinas Perhubungan meningkatkan rekayasa lalu lintas, seperti penempatan petugas di titik-titik rawan macet, pemasangan rambu yang lebih jelas, serta optimalisasi traffic light. Selain itu, penggunaan teknologi seperti CCTV dan sistem pemantauan lalu lintas berbasis aplikasi juga dinilai perlu untuk mempercepat respons terhadap kemacetan.

Sementara itu, untuk solusi jangka panjang, perlu komitmen serius dari pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur besar. DPRD berjanji akan mengawal anggaran agar proyek-proyek penting di kawasan Cibiru tidak terus tertunda.

Harapan Warga

Warga sekitar dan para pengguna jalan sangat berharap ada perubahan nyata. “Setiap hari saya harus berangkat satu jam lebih awal agar tidak terlambat kerja karena macet di Cibiru,” ujar Deni, warga Cileunyi yang bekerja di Kota Bandung. Banyak warga juga mengeluhkan kerugian materi dan waktu akibat kemacetan ini.

Dengan semakin gencarnya sorotan dari DPRD, diharapkan Pemerintah Kota Bandung segera mengambil langkah konkret. Jika tidak ditangani dengan serius, kemacetan di Cibiru bisa berdampak lebih luas pada produktivitas masyarakat dan kualitas hidup warga kota secara keseluruhan.