Kebun Binatang Bandung Dipastikan Tetap Jadi Ruang Hijau Publik
Pemerintah Kota Bandung bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmen bersama untuk mempertahankan Kebun Binatang Bandung sebagai ruang terbuka hijau (RTH) yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Kesepakatan ini menjadi sinyal kuat bahwa masa depan kebun binatang tidak hanya dilihat dari sisi wisata, tetapi juga dari fungsi ekologis dan kepentingan publik jangka panjang.
Penegasan tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, yang menyebut bahwa Pemkot Bandung telah menyamakan pandangan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait arah pengelolaan kebun binatang di tengah kota ini.
“Kesepakatan kami dengan Pak Sekda Jawa Barat sangat jelas, kebun binatang ini harus tetap menjadi ruang terbuka hijau publik,” ujar Farhan saat ditemui di kawasan Stadion Siliwangi.
Kebun Binatang sebagai Aset Lingkungan Kota
Dengan luas sekitar 11,7 hektare, Kebun Binatang Bandung memiliki peran strategis sebagai paru-paru kota. Di tengah kepadatan bangunan dan meningkatnya kebutuhan ruang publik, keberadaan kawasan hijau ini dinilai krusial untuk menjaga keseimbangan lingkungan perkotaan.
Pemkot Bandung memandang kebun binatang bukan semata tempat rekreasi, tetapi juga bagian dari sistem ekologi kota. Pepohonan besar, area resapan air, serta ruang terbuka di dalam kawasan kebun binatang berkontribusi langsung terhadap kualitas udara dan pengendalian suhu mikro di sekitarnya.
Dalam konteks perubahan iklim dan urbanisasi yang semakin pesat, mempertahankan ruang terbuka hijau menjadi prioritas kebijakan pemerintah daerah. Oleh karena itu, kesepakatan dengan Pemprov Jawa Barat diarahkan untuk memastikan kebun binatang tetap berfungsi sebagai RTH yang berkelanjutan.
Kolaborasi Pemkot Bandung dan Pemprov Jawa Barat
Farhan menegaskan bahwa langkah menjaga Kebun Binatang Bandung tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah kota. Diperlukan kolaborasi lintas pemerintahan agar pengelolaan kawasan ini berjalan sesuai aturan dan kepentingan publik.
Pemkot Bandung akan memperkuat kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal perawatan kawasan, pengawasan fungsi ruang hijau, serta penataan kebun binatang agar lebih ramah lingkungan.
Kolaborasi ini juga mencakup koordinasi dengan pemerintah pusat, mengingat kewenangan konservasi satwa berada di tangan kementerian terkait. Dengan pembagian peran yang jelas, diharapkan tidak terjadi tumpang tindih kebijakan dalam pengelolaan kebun binatang.
Kesejahteraan Satwa Tetap Jadi Prioritas
Selain fungsi ruang terbuka hijau, kesejahteraan satwa di Kebun Binatang Bandung juga menjadi perhatian serius. Farhan memastikan bahwa kebutuhan pakan satwa tetap terjamin melalui dukungan dari Kementerian Kehutanan.
“Satwa di sini tetap akan mendapatkan pakan yang baik dari Kementerian Kehutanan. Itu menjadi komitmen bersama,” tegasnya.
Pernyataan ini menegaskan bahwa meskipun kebun binatang belum sepenuhnya beroperasi secara komersial, aspek dasar kesejahteraan satwa tidak boleh terabaikan. Pemerintah menilai keselamatan dan kesehatan satwa adalah fondasi utama sebelum membahas operasional wisata.
Operasional Tiket Masih Ditunda
Hingga saat ini, Kebun Binatang Bandung belum dibuka dengan sistem tiket berbayar. Keputusan ini diambil karena pemerintah masih memprioritaskan penyelesaian berbagai persoalan manajemen yang sempat membelit pengelolaan kebun binatang.
“Untuk operasional dengan tiket memang belum, karena kita ingin menyelesaikan dulu persoalan manajemennya. Kita bereskan satu per satu,” jelas Farhan.
Langkah kehati-hatian ini dilakukan agar ketika kebun binatang kembali beroperasi penuh, sistem pengelolaan sudah lebih transparan, profesional, dan berpihak pada kepentingan publik serta lingkungan.
Ruang Publik, Edukasi, dan Konservasi
Ke depan, Pemkot Bandung melihat peluang besar menjadikan Kebun Binatang Bandung sebagai ruang publik multifungsi. Selain sebagai ruang terbuka hijau, kawasan ini dapat dikembangkan sebagai pusat edukasi lingkungan dan konservasi satwa.
Dengan pendekatan tersebut, masyarakat tidak hanya datang untuk berekreasi, tetapi juga mendapatkan pemahaman tentang pentingnya pelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Konsep ini sejalan dengan tren pengelolaan kebun binatang modern yang menekankan edukasi dan konservasi dibanding sekadar hiburan.
Pemerintah daerah juga membuka ruang dialog dengan berbagai pihak, termasuk akademisi, pemerhati lingkungan, dan komunitas pecinta satwa, untuk merumuskan konsep pengelolaan yang ideal dan berkelanjutan.
Menjaga RTH di Tengah Tekanan Perkotaan
Bandung sebagai kota besar menghadapi tantangan serius dalam menjaga ketersediaan ruang terbuka hijau. Tekanan pembangunan, pertumbuhan penduduk, dan kebutuhan infrastruktur sering kali mengancam keberadaan kawasan hijau.
Dalam konteks ini, komitmen mempertahankan Kebun Binatang Bandung sebagai RTH publik menjadi langkah strategis. Pemerintah menilai bahwa menjaga ruang hijau bukan hanya soal estetika kota, tetapi juga investasi jangka panjang bagi kesehatan dan kualitas hidup warga.
Keberadaan RTH yang memadai terbukti berkontribusi pada kesehatan mental masyarakat, menyediakan ruang interaksi sosial, serta mendukung keberlanjutan lingkungan perkotaan.
Harapan ke Depan
Kesepakatan antara Pemkot Bandung dan Pemprov Jawa Barat menjadi titik awal pembenahan menyeluruh Kebun Binatang Bandung. Dengan fokus pada fungsi ruang terbuka hijau, kesejahteraan satwa, dan tata kelola yang lebih baik, kebun binatang ini diharapkan dapat kembali menjadi kebanggaan warga kota.
Pemerintah menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil akan berpijak pada kepentingan publik dan kelestarian lingkungan. Masyarakat pun diharapkan ikut berperan aktif menjaga dan menghargai keberadaan ruang hijau ini.
Dengan kolaborasi yang kuat dan arah kebijakan yang jelas, Kebun Binatang Bandung berpeluang besar bertransformasi menjadi ruang hijau publik yang inklusif, edukatif, dan berkelanjutan di tengah Kota Bandung.
Baca Juga : Ratusan Satwa Bandung Zoo Kekurangan Pakan, Pemkot Turun Tangan
Jangan Lewatkan Info Penting Dari : marihidupsehat
