Satgas PHKE Gandeng UM Bandung Perkuat Hilirisasi Nasional
Kolaborasi Akademik untuk Hilirisasi dan Ketahanan Energi
Upaya mempercepat hilirisasi dan memperkuat ketahanan energi nasional terus didorong melalui kolaborasi lintas sektor. Salah satu langkah konkret ditunjukkan oleh Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional (Satgas PHKE) yang menggandeng Universitas Muhammadiyah Bandung sebagai tuan rumah Seminar Percepatan Hilirisasi dan Energi Nasional.
Kegiatan yang digelar di Auditorium KH Ahmad Dahlan UM Bandung ini mengusung tema “Hilirisasi Perikanan, Kelautan, dan Pertanian di Jawa Barat dalam Mendukung Keberlanjutan Perekonomian dan Pendapatan Daerah”. Seminar ini menjadi bagian dari rangkaian roadshow Satgas PHKE ke berbagai perguruan tinggi di Indonesia, dengan tujuan memperkuat sinergi antara dunia akademik, perumus kebijakan, dan sektor industri.
Perguruan Tinggi sebagai Pusat Penguatan Riset Hilirisasi
Keterlibatan UM Bandung dalam agenda ini mencerminkan peran strategis perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan riset dan inovasi. Ratusan peserta yang terdiri dari mahasiswa dan dosen mengikuti seminar ini sebagai bagian dari upaya membangun kesadaran dan kapasitas akademik dalam isu hilirisasi dan ketahanan energi.
Bagi Satgas PHKE, kampus bukan sekadar tempat diskusi ilmiah, tetapi juga mitra penting dalam membangun ekosistem hilirisasi yang berkelanjutan. Riset, data, dan pemikiran kritis dari akademisi diharapkan mampu memperkaya perumusan kebijakan serta menjawab tantangan implementasi di lapangan.
Hilirisasi sebagai Pilar Transformasi Ekonomi
Koordinator Bidang Permodalan dan Pelaku Usaha Satgas PHKE, Unggul Heriqbal, menegaskan bahwa hilirisasi telah menjadi bagian integral dari transformasi ekonomi Indonesia. Menurutnya, pengelolaan sumber daya alam tidak cukup hanya pada tahap ekstraksi, tetapi harus diarahkan hingga ke hilir agar memberikan nilai tambah yang maksimal.
Unggul menekankan bahwa kemakmuran yang dihasilkan dari hilirisasi tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga mencakup manfaat sosial dan ekologis. Dengan pengelolaan yang tepat, hilirisasi dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan daerah, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.
Peran Keppres dalam Mendorong Hilirisasi
Melalui Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025, Satgas PHKE memiliki mandat untuk mendorong terciptanya industri manufaktur dengan nilai tambah yang semakin tinggi. Kebijakan ini menegaskan arah pembangunan ekonomi nasional yang tidak lagi bertumpu pada ekspor bahan mentah.
Unggul menjelaskan bahwa hilirisasi bukanlah pekerjaan satu kementerian atau satu lembaga semata. Ia menekankan pentingnya pendekatan ekosistem, di mana pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat saling berkolaborasi. Oleh karena itu, keterlibatan universitas seperti UM Bandung menjadi elemen penting dalam strategi nasional tersebut.
Transisi Energi dan Tantangan Jawa Barat
Kepala Dinas ESDM Jawa Barat, Bambang Tirtoyuliono, menyoroti pentingnya transisi energi dalam konteks hilirisasi dan ketahanan energi daerah. Ia menjelaskan bahwa capaian bauran energi Jawa Barat pada 2024 menunjukkan porsi energi baru terbarukan (EBT) telah melampaui target Rencana Umum Energi Daerah (RUED).
Meski demikian, Bambang mengakui dominasi energi fosil masih cukup besar. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mendorong optimalisasi potensi EBT yang melimpah, mulai dari pengembangan pembangkit hingga pemanfaatan lintas sektor. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan mitra internasional dinilai krusial agar transisi energi dapat berjalan berkelanjutan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Hilirisasi, Manufaktur, dan Keadilan Sosial
Tim Ahli Anggota Pelaksana Satgas PHKE, Ninasapati Triaswati, dalam keynote speech menegaskan bahwa hilirisasi dan ketahanan energi memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, keberhasilan hilirisasi sangat ditentukan oleh peran negara dalam memastikan bahwa manfaat ekonomi lebih besar daripada biaya sosial dan ekologis yang ditimbulkan.
Ninasapati mengingatkan adanya tiga tantangan utama dalam hilirisasi, yaitu ketimpangan penerima manfaat, beban dampak lingkungan dan sosial, serta urgensi reformasi institusi. Menurutnya, tanpa tata kelola yang adil dan transparan, hilirisasi berisiko hanya menguntungkan segelintir pihak dan tidak bermuara pada kesejahteraan rakyat.
Bioenergi sebagai Pilar Ketahanan Energi
Dari sisi akademik, Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UM Bandung sekaligus pemerhati energi, Arief Yunan, mengupas peran strategis bioenergi dalam transisi energi nasional. Ia menyoroti tingginya ketergantungan Indonesia pada energi fosil dan meningkatnya impor minyak sebagai tantangan serius bagi ketahanan energi.
Bioenergi diposisikan sebagai energi terbarukan berbasis sumber daya hayati domestik yang mampu mengurangi emisi, meningkatkan kemandirian energi, serta menciptakan nilai tambah ekonomi melalui hilirisasi. Dengan dukungan bahan baku melimpah seperti sawit, tebu, jagung, singkong, dan limbah, bioenergi dinilai memiliki prospek besar untuk substitusi bertahap bahan bakar fosil, terutama di sektor transportasi dan industri.
Hilirisasi Perikanan dan Pertanian Berbasis Ekonomi Sirkular
Narasumber lainnya, dosen Teknologi Pangan UM Bandung, Saepul Adnan, menyoroti potensi besar hilirisasi perikanan, kelautan, dan pertanian di Jawa Barat. Menurutnya, penerapan inovasi biru dan teknologi hijau dapat menghasilkan produk bernilai tambah tinggi seperti gelatin, kolagen, dan minyak ikan halal.
Pendekatan hilirisasi berbasis ekonomi sirkular dinilai strategis untuk memperkuat ketahanan pangan, menjaga keberlanjutan lingkungan, serta meningkatkan pendapatan daerah. Pemanfaatan limbah perikanan sebagai bahan baku alternatif juga dapat mengurangi ketergantungan impor dan menciptakan industri baru yang ramah lingkungan.
Sinergi Triple Helix sebagai Kunci Keberhasilan
Seluruh narasumber sepakat bahwa keberhasilan hilirisasi tidak dapat dicapai tanpa sinergi triple helix antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta. Perguruan tinggi berperan sebagai pusat riset dan inovasi, pemerintah sebagai perumus kebijakan dan regulator, serta industri sebagai pelaksana dan penggerak ekonomi.
Melalui seminar ini, Satgas PHKE berharap terbangun pemahaman bersama bahwa hilirisasi dan ketahanan energi adalah agenda jangka panjang yang membutuhkan kolaborasi berkelanjutan. Jawa Barat, dengan potensi sumber daya alam dan basis akademik yang kuat, dipandang memiliki posisi strategis dalam mendukung agenda nasional tersebut.
Menuju Hilirisasi yang Berkeadilan dan Berkelanjutan
Kegiatan Satgas PHKE di UM Bandung menjadi contoh konkret bagaimana dialog antara riset, kebijakan, dan industri dapat memperkuat arah pembangunan nasional. Hilirisasi tidak hanya dipandang sebagai strategi ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan ketahanan energi.
Ke depan, kolaborasi semacam ini diharapkan terus diperluas ke berbagai daerah dan perguruan tinggi lain di Indonesia. Dengan dukungan riset yang kuat, kebijakan yang tepat, dan industri yang bertanggung jawab, hilirisasi nasional dapat menjadi fondasi kokoh bagi pembangunan ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.
Baca Juga : Temuan Benda Mencurigakan di Bandung, Pengamanan Gereja Diperkuat Demi Rasa Aman Jemaat
Jangan Lewatkan Info Penting Dari : monitorberita
